Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi meluncurkan Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara (Simfoni ASN) Bahteramas, lingkup Pemprov Sultra, sebagai bentuk pemutahiran data PNS.
Kepala BKD Sultra, Nur Endang, di Kendari, Senin, mengatakan, alasan dibentuknya sistem tersebut adalah untuk menjawab tantangan mengenai kelengkapan data database pegawai.
"Sistem ini dapat digunakan baik secara online maupun offline sehingga data yang tersedia dapat terus didiperbarui. sekaligus sistem ini juga dapat digunakan untuk mengetahui proses kenaikan pangkat PNS, apa masih di meja pengelola atau sudah di meja gubernur atau bahkan sudah ada di BKN pusat,"ujarnya.
Ia menambahkan, dengan Simfoni ASN tersebut, maka semua elemen data mengenai informasi PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra akan mudah untuk diakses sebab tersedia dalam bentuk "on line" yang dapat dilihat melalui komputer maupun dengan menggunakan HP berbasis android.
Sistem tersebut, lanjut Endang, akan menampilkan riwayat PNS seperti jabatan, golongan dan pendidikan, PNS yang akan dimutasi, PNS yang akan naik pangkat hingga PNS yang akan pensiun semua dapat diakses melalui sistem tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Nur Alam, dalam sambutannya sangat mengapresiasi terobosan dari BKD Sultra, dimana melalui sistem tersebut akan membentuk transparasi dan akuntabilitas publik.
Gubernur meminta pihak BKD untuk terus mengembangkan sistem ini sehingga bisa diterapkan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelimpahan guru SMA sederajat yang menjadi tanggung jawab Pemprov sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2015.
"Saya harap BKD segera menerapkan sistem ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra karena akan terjadi pelimpahan guru, sehingga kita ingin mengetahui persebaran guru dan sekolah di Sultra," ujarnya.
BKD Sultra juga menunjuk 10 SKPD sebagai pilot project penerapan sistem tersebut, yakni BKD, Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Kransmigrasi, Badan Ketahanan Pangan, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakorluh) dan Inspektorat.